Ketentuan Faktur Pajak Pedagang Eceran

Industri ritel menjadi salah satu industri yang berperan penting bagi masyarakat. Hal tersebut karena ritel menyediakan berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga keperluan tersier. Pengusaha ritel bisa saja melakukan transaksi dengan ribuan konsumen per harinya. Sebagai bentuk kemudahan administrasi, pengusaha ritel atau pedagang eceran yang termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) diperkenankan membuat faktur pajak yang lebih sederhana. Artikel ini akan membahas:

• Kriteria Pedagang Eceran Menurut Pajak
• Bentuk Faktur Pajak Pedagang Eceran
• Jenis Penyerahan yang Tidak Dapat Menggunakan Faktur Pajak Pedagang Eceran
• Pengkreditan Pajak Masukan

Pedagang Eceran Menurut Ketentuan Pajak

Pedagang eceran merupakan pengusaha yang dalam kegiatan usaha melakukan penyerahan barang/jasa dengan karakteristik sebagai berikut:

1. melalui suatu tempat penjualan atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya,
2. dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang, dan
3. pada umumnya penyerahan barang atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa barang yang dibelinya.

“Konsumen akhir” yang dimaksud adalah pembeli yang mengonsumsi/memanfaatkan langsung  barang/jasa tersebut. Selain itu, konsumen dianggap sebagai konsumen akhir apabila konsumen tidak menggunakan barang untuk kegiatan produksi maupun perdagangan.

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, ditegaskan bahwa pedagang eceran tidak ditentukan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Setiap KLU dapat dikategorikan sebagai pedagang eceran, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.

Ketentuan Penerbitan Faktur Pajak Pedagang Eceran

PKP dengan karakteristik pedagang eceran dapat membuat faktur pajak yang berbeda dengan ketentuan faktur pajak secara umum. PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Menurut Pasal 89 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 (PMK 18/2021), faktur pajak pedagang eceran paling sedikit memuat informasi tentang:

1. nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP/JKP;
2. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
3. PPN/PPnBM yang dipungut; dan
4. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.

Faktur pajak yang diterbitkan oleh pedagang eceran dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Selain itu, PPN atau PPnBM yang dipungut dapat dicantumkan secara terpisah.

Apabila terjadi kesalahan, Faktur Pajak tersebut dapat dilakukan penggantian atau pembetulan. Penggantian atau pembetulan Faktur Pajak dilakukan sesuai dengan kelaziman usaha pedagang eceran.

Jenis Penyerahan yang Tidak Dapat Menggunakan Faktur Pajak Eceran

Terdapat penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak boleh menggunakan faktur pajak pedagang eceran. Jenis BKP dan JKP tersebut adalah sebagai berikut:

1. angkutan darat berupa kendaraan bermotor;
2. angkutan air berupa kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan/atau yacht,
3. angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter, dan/atau balon udara;
4. tanah dan/atau bangunan;
5. senjata api dan/atau peluru senjata api;
6. jasa penyewaan angkutan darat berupa kendaraan bermotor;
7. jasa penyewaan angkutan air berupa kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan/atau yacht;
8. jasa penyewaan angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter, dan/atau balon udara; dan
9. jasa penyewaan tanah dan/atau bangunan.

Jika PKP melakukan penyerahan BKP/JKP di atas, meskipun diserahkan kepada konsumen akhir, faktur pajak harus dibuat sesuai dengan ketentuan umum.

Pengkreditan Pajak Masukan

Sesuai Pasal 80 ayat (10) PMK 18/2021, PPN yang tercantum dalam faktur pajak pedagang eceran merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Artinya, pihak pembeli tidak dapat melakukan pengkreditan atas pajak masukan tersebut.